"TANAH, MODAL, TEKNOLOGI MODERN, MURAH, MASSAL UNTUK PERTANIAN KOLEKTIF DI BAWAH KONTROL DEWAN TANI!"

Kamis, 21 Oktober 2010

Analisis Pelanggaran Perizinan PT Sumatra Riang Lestari Blok V Pulau Rangsang Terhadap Rencana Tata Ruang

Oleh Raflis

  1. Pelanggaran terhadap Kriteria Kawasan Bergambut
Aturan yang menjelaskan tentang pengelolaan kawasan bergambut diantaranya Kepres 32 tahun 1990 tentang Pengelolaan kawasan lindung dan PP 26 tahun 2008 tentang Rencana tata ruang Wilayah Nasional (Pengganti PP 47 tahun 1997). Kriteria kawasan lindung gambut ditetapkan pada kedalaman 3 meter atau lebih

Tabel 1 Kedalaman Gambut

No
Kedalaman Gambut
Luas (ha)
%
Peruntukan Pola Ruang
1
2 Sampai 4 Meter
18.370
97.25%
Dilakukan pengukuran detail
2
1 Sampai 2 Meter
318
1.68%
Boleh dibudidayakan
3
Tanah Mineral
152
0.80%
Budidaya
4
Perairan
50
0.26%
Budidaya
Jumlah
18890
100.00%
Sumber: Analisis Kabut Riau 2009

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa kawasan yang boleh dibudidayakan adalah seluas 520 ha atau 2,75 % sedangkan 18 370 ha lainnya atau 97,25 ha harus dilakukan riset tentang kedalaman gambut lebih detail terlebih dahulu untuk membedakan gambut dengan kedalaman 2-3 meter dan 3-4 meter. Kemudian baru bisa ditetapkan kawasan yang boleh dibudidayakan atau dijadikan kawasan lindung.

Beberapa Alasan Kawasan gambut dalam harus dilindungi diantaranya:
  • Subsidence rata rata gambut di indonesia 2-4 cm per tahun
  • Berat jenis yang rendah sehingga mudah ter erosi dan mengapung dibawa air
  • Memiliki kapasitas penahan air yang tinggi (menahan air di musim hujan dan melepaskan air di musim kemarau)
  • Kering tak balik membuat lapisan gambut mudah terbakar (pada kawasan gambut yang dikanalisasi)

2. Pelanggaran Terhadap TGHK
Tabel 2 Tata Guna Hutan Kesepakatan

No
TGHK
Luas (ha)
%
Pola Pengelolaan
1
Hutan Produksi Terbatas (HPT)
8430
44.63%
Sistim Tebang Pilih
2
Hutan Produksi Yang Dapat Di Konvesi (HPK)
10460
55.37%
Bisa dikonversi menjadi Perkebunan
3
Hutan Produksi
0
0
Diperbolehkan Pola Tebang habis permudaan Buatan (TPHB)
Jumlah
18890
100.00%

Sumber: Analisis Kabut Riau 2009

Berdasarkan Peta Tata Guna Hutan Kesepakatan (Kepmen 137 tahun 1986) pada kawasan ini tidak diperbolehkan dibangun Hutan Tanaman Industri (HTI).Secara spesifik Pola HTI hanya boleh dibangun pada Kawasan Hutan Produksi. Sedangkan pada Kawasan Hutan Produksi Terbatas pengelolaan yang dilakukan adalah dengan metoda Selectif Cutting (Tebang Pilih), contoh pengelolaan sistim ini adalah pola HPH. Sedangkan Kawasan Hutan Produksi Konversi (HPK) diperuntukkan untuk pengelolaan non kehutanan seperti Perkebunan dan pertanian.

Dalam hal ini jelas terlihat bahwa Mentri kehutanan telah melanggar Kepmen 137 tahun 1986 tentang TGHK. Untuk itu ada peluang pembatalan izin melalui PTUN??? dan dapat diduga proses perizinan yang dikeluarkan pada kawasan ini dapat diduga memiliki unsur korupsi (pihak yang patut diduga terlibat dinas kehutanan kabupaten, dinas kehutanan provinsi dan badan planologi kehutanan). Serta perlu diselidiki mekanisme pengeluaran izin dan mekanisme pembuatan amdal di kawasan ini (komisi amdal daerah).


3. Pelanggaran Terhadap Perda No 10 Tahun 1994
Tabel 3. Perda No 10 Tahun 1994

No
RTRWP
Luas (ha)
%
1
APK Kehutanan
8711
46.11%
2
APK Perkebunan
705
3.73%
3
Kawasan Lindung
9474
50.15%
Jumlah
18890
100.00%
Sumber: Analisis Kabut Riau 2009

Dari Perda No 10 tahun 1994 yang diperbolehkan untuk HTI hanya pada APK kehutanan seluas 8.711 ha atau 46,11 % dari total luas kawasan. Sedangkan 9.474 ha atau 50,15% diantaranya dieruntukkan sebagai kawasan lindung dan 705 ha atau 3,73% kawasan perkebunan.

Untuk itu BKPRD (Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah) seharusnya meminta BKPRN (Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional) agar melakukan evaluasi terhadap Izin yang dikeluarkan oleh mentri kehutanan agar menghormati Rencana tata Ruang Provinsi serta memerintahkan mentri kehutanan mengeluarkan kawasan lindung dan kawasan perkebunan dari Izin HTI yang sudah diberikan.

4. Pelanggaran Terhadap Pola Ruang Wilayah Nasional
Lampiran VII PP 26 tahun 2008 tentang Pola Ruang Wilayah Nasional Telah menetapkan Lebih dari 98% dari kawasan ini sebagai kawasan lindung Sebagaimana terlihat pada Tabel 4.

Tabel 4. Pola Ruang Wilayah Nasional
No
RTRWN
Luas (ha)
%
1
Kawasan Budidaya
330
1.75%
2
Kawasan Lindung
18560
98.25%
Jumlah
18890
100.00%
Sumber: Analisis Kabut Riau 2009

Sedangkan UU 26 tahun 2007 tentang Penataan ruang pada pasal 37, 66, 73 dan 77 menegaskan bahwa” Perizinan harus ditertibkan akibat dari perubahan rencana tata ruang, masyarakat punya hak untuk melakukan gugatan melalui pengadilan, Pejabat yang memberikan izin yang tidak sesuai rencana tata ruang dapat dikenai sanksi pidana)

Kesimpulan:
  1. SK Mentri… yang dikeluarkan melanggar kriteria2 kawasan bergambut dalam PP 26 tahun 2008 dan Kepres no 32 tahun 1990.
  2. SK Mentri melanggar TGHK, menunjukkan inkonsistensi departemen kehutanan dalam mengelola hutan.
  3. SK Mentri Melanggar Perda No 10 Tahun 1994 tentang rencana tata ruang wilayah provinsi Riau, berdasarkan UU no 26 tahun 2007 Gubernur dapat mengajukan keberatan dan pembatalan izin ke BKPRN
  4. SK Mentri Melanggar Perda No… Tahun …tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bengkalis, Berdasarkan UU no 26 tahun 2007 Bupati dapat mengajukan keberatan dan pembatalan izin ke BKPRD provinsi dan BKPRN.
  5. Masyarakat yang terkena dampak dari perizinan dapat mengajukan Gugatan ke pengadilan sebagai bentuk dari penertiban pola ruang.
  6. SK mentri dapat dibatalkan demi hukum karena sudah ditetapkan sebagai kawasan lindung nasional dalam PP 26 tahun 2008.
  7. Mentri Kehutanan dapat dikenakan sanksi pidana akibat dari mengeluarkan RKT pada kawasan lindung nasional.

Point Penting UU No 26 Tahun 2007
Pasal 37
(1) Ketentuan perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 diatur oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah menurut kewenangan masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3) Izin pemanfaatan ruang yang dikeluarkan dan/atau diperoleh dengan tidak melalui prosedur yang benar, batal demi hukum.
(4) Izin pemanfaatan ruang yang diperoleh melalui prosedur yang benar tetapi kemudian terbukti tidak sesuai dengan rencana tata ruang wilayah, dibatalkan oleh Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
Pasal 66
(1) Masyarakat yang dirugikan akibat penyelenggaraan penataan ruang dapat mengajukan gugatan melalui pengadilan.
(2) Dalam hal masyarakat mengajukan gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tergugat dapat membuktikan bahwa tidak terjadi penyimpangan dalam penyelenggaraan penataan ruang.
Pasal 73
(1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (7), dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
(2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.
Pasal 77
(1) Pada saat rencana tata ruang ditetapkan, semua pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang harus disesuaikan dengan rencana tata ruang melalui kegiatan penyesuaian pemanfaatan ruang.
(2) Pemanfataan ruang yang sah menurut rencana tata ruang sebelumnya diberi masa transisi selama 3 (tiga) tahun untuk penyesuaian.
(3) Untuk pemanfaatan ruang yang izinnya diterbitkan sebelum penetapan rencana tata ruang dan dapat dibuktikan bahwa izin tersebut diperoleh sesuai dengan prosedur yang benar, kepada pemegang izin diberikan penggantian yang layak.

sumber : Wordpress Bung Raflis

Senin, 18 Oktober 2010

SRMI Riau Gelar Aksi Peringatan Hari Anti Pemiskinan Dunia

Pekanbaru, Seratusan massa yang tergabung dalam Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Riau, kemaren (18/10/10) melakukan penolakan terhadap penggusuran yang kerap dilakukan oleh Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru dengan dalih penertiban di depan kantor Gubernur Riau, jalan Jend Sudirman, Pekanbaru. Aksi yang dilakukan dalam rangka peringatan Hari Anti Pemiskinan se-Dunia 17 Oktober.
Menurut Ketua SRMI Riau, Agun Zulfaira, konsep pembangunan yang menghamba kepada kepentingan modal-lah menjadi faktor utama menjamurnya penggusuran dimana-mana. "Pedagang kakilima digusur dengan dalih penertiban, jika ada investor yang melirik tempat/lokasi dagangan mereka. Karena kebanyakan rakyat lebih jeli dalam memilih lokasi dagang, kemudian setelah ramai atau perputaran uang tinggi disana, investor masuk untuk mengelola tempat dimaksud. Dan terjadilah penggusuran," ujar pemuda tersebut.
"Jika memang Pemko Pekanbaru mengatakan wilayah kerja pedagang kakilima selama ini meliputi trotoar, jalur hijau, serta kawasan yang dilarang lainnya seperti termaktub dalam Perda, maka sudah seharusnya juga Pemko membongkar paksa pos-pos Polisi Lalu Lintas  yang berdiri diatas kawasan hijau jalan Cut Nyak Dien, Sudirman, Arengka, dan lain sebagainya." Jelasnya.
Namun lebih daripada itu, menurut Agun, aksi SRMI kali ini menekankan betapa konsep pembangunan pemerintah yang selama ini selalu diukur dengan angka-angka statistik, bisa dikatakan tindakan yang mencoba untuk mengelabui rakyat. "Makanya menurut SRMI, MDGs merupakan program rongsokan yang diusung oleh dunia maju guna mengeruk lebih banyak lagi pundi-pundi yang terbentang di dunia berkembang seperti Indonesia," tandasnya.
Dalam aksi siang tadi, selain melakukan orasi politik, SRMI juga menggelar aksi teatrikal yang menggambarkan proses pemiskinan oleh lembaga-lembaga imperialis, seperti WTO, Bank Dunia, dan IMF.
Beberapa orang digambarkan sebagai pejabat WTO, Bank Dunia, IMF, dan Presiden SBY, sementara lainnya digambarkan sebagai rakyat yang terus menerus dihisap dan tereksploitasi.(cinal)

Minggu, 17 Oktober 2010

Pemogokan Buruh Perancis Masih Bergulir

PARIS (Berdikari-Online): Pemimpin serikat buruh CGT menyebutkan bahwa sedikitnya 3 juta buruh dan rakyat turut ambil bagian dalam pemogokan hari Sabtu (16/10) untuk menentang kebijakan reformasi pensiun.

Para pemimpin serikat buruh sangat yakin, bahwa daya tahan dan berlanjutnya aksi pemogokan ini akan memaksa Presiden Sarkozy menghentikan rencananya. “kami menginginkan pemerintah bertanggung jawab untuk menghentikan debat di parlemen dan mengajak kami berdialog,” kata Francois Chereque, ketua serikat CFDT, saat memimpin aksi di Paris.

Kumpulan massa berkumpul di Paris, dan menggelar musik dan bernyanyi. Sekitar 30 orang di tangkap di kota Paris karena membanting tong sampah dan melemparkan granat asap. Di Marseille, rakyat memblokir sekolah dan transportasi umum.

Pada pemogokan kali ini, jumlah pelajar dan mahasiswa semakin bertambah dan semakin militan. Pegawai negeri dan swasta juga terlihat dalam aksi pemogokan di berbagai kota di Perancis.

Menurut rencana, reformasi pensiun ini akan mendapat persetujuan senat dalam dua pekan mendatang. Serikat buruh menjanjikan untuk terus meningkatkan mobilisasinya untuk menghindari hari tersebut.

Pertarungan politik

Pemogokan yang semakin militan dan terus meluas telah diabaikan oleh pemerintah. Situasi di jalanan ini turut mempengarui keadaan politik di negeri ini.

Serikat untuk Gerakan Rakyat, partainya Presiden Sarkozy, sama sekali tidak memperlihatkan penentangan terhadap kebijakan menaikkan usia pensiun dari 60 menjadi 62, dan pensiun penuh dari 65 menjadi 67.

Presiden Sarkozy menganggap kritik partai sosialis dan lainnya adalah oportunis karena telah mengambil keuntungan dari situasi ini untuk kepentingan politik.

Namun, partai sosialis telah menjawab hal itu dengan menggunakan ironi, bahwa “reformasi pensiun adalah keajaiban, 60% warga yang menolaknya adalah bodoh, pemerintah berbicara dengan bahasa yang cerdas, dan lainnya adalah bodoh.”

Di plaza of the Paris Republic, sejumlah besar orang berkumpul pada hari sabtu dan menunjukkan dukungan sebesar-besaran kepada para pemogok.

Sementara di jalan-jalan, selain para pemogok membawa bendera-bendera serikat buruh mereka masing, juga membawa bendera partai, termasuk bendera partai komunis perancis (PCF) dan partai anti-kapitalis (NPA).

Demo Serupa Di Italia

Jutaan pekerja di Italia juga berpartisipasi dalam aksi mogok menentang langkah-langkah pengurangan defisit rejim Silvio Berlusconi.

Di bawah bendera merah dan spanduk organisasi FIOM-CGIL, serikat buruh yang dekat dengan partai komunis, pekerja dari industry metal dan sektor lainnya, mahasiswa, dan politisi kiri meneriakkan; “mogok-mogok-mogok).

Berbicara dalam sebuah rally besar di pusat kota Roma, pemimpin pusat, FIOM-CGIL, berkata;” berhadapan dengan serangan besar dari waktu ke waktu terhadap hak pekerja, kami butuh mempertahankan kontrak kerja, pekerjaan, dan demokrasi.

“Situasi sosial sangat sulit, negara ini akan turun, pengangguran naik dan pemerintah tidak mempunyai rencana pemulihan yang kredibel,” kata Guglielmo Epifani, pemimpin serikat buruh CGIL.

Ia menyatakan bahwa kelas buruh harus mengembangkan strategi ekonnomi-politik baru, sebuah rencana baru untuk negara baru.

Jika pemerintah tidak merespon pemogokan itu, maka serikat buruh akan menyerukan aksi pemogokan selanjutnya pada tanggal 27 november mendatang. (Rh)

Blog STR dapat Dibuka Kembali

Pekanbaru: Setelah kehilangan akunnya, hampir 1 tahun sejak berita terakhir perjuangan tani di riau dikabarkan, November 2009, kini Blog Serikat Tani Riau (STR) dapat kembali eksis. Hal ini tidak lepas dari percobaan terus menerus untuk membuka kembali aku blog yang sempat diambil orang yang hingga kini tidak diketahui identitasnya.
Perlu diketahui bahwa, akun blog STR tidak dapat dibuka pasca penulisan berita terakhir aksi mogok kakan aktivis STR di depan kantor DPRD Riau, jalan Sudirman Pekanbaru. Aksi yang melibatkan unsur petani, mahasiswa, dan kaum miskin perkotaan tersebut merupakan berita terakhir yang diterbitkan oleh blog STR. Jika dihitung, maka sudah 11 bulan akun ini lenyap dan tidak dapat mengabarkan berita perjuangan rakyat tani di Riau. Semoga dengan aktifnya kembali akun ini, STR mampu mengabarkan perjuangan rakyat Riau ke seantero negeri. Bravo Tani! Bravo Perjuangan Rakyat!(red)

Besok, SRMI Gelar Aksi Serentak

JAKARTA (Berdikarionline): Merespon Hari Anti-pemiskinan Se-dunia, tanggal 17 oktober, Serikat Rakyat Miskin Indonesia akan melakukan aksi demonstrasi secara serentak di sejumlah kota, diantaranya, Jakarta, Surabaya, Pekanbaru, Makassar, Mataram, dan Semarang.

Untuk aksi di Jakarta, SRMI akan menggelar aksinya di tiga tempat secara bergantian, yaitu Kantor Wakil Presiden, Kantor Bank Dunia, dan Dinas Pendidikan.

Disamping itu, SRMI akan membawa empat tuntutan pokok dalam aksi ini, yaitu menentang skema pembangunan berdasarkan MDGs, menuntut pengubahan kriteria miskin versi BPS, dan menentang upaya manipulasi kemiskinan demi proyek semacam SJSN.

Kampanye Anti-Pemiskinan

Kampanye anti-kemiskinan dicanangkan oleh UNDP (United Nation Development Program), dan dilaksanakan melalui sebuah skema yang disebut “Tujuan Pembangunan Millenium-MDGs”.

Namun, alih-alih mengurangi kemiskinan dan kelaparan di berbagai belahan dunia, fakta justru memperlihatkan bahwa jumlah kelaparan di dunia telah meningkat dari 842 juta jiwa pada tahun 1990 menjadi lebih dari 1 milyar tahun ini.

Selain itu, akibat dari kenaikan harga pangan dunia dan krisis ekonomi global, jutaan orang di seluruh dunia terjatuh dalam kemiskinan absolut. Pendapatan rakyat di Negara miskin pun terus merosot. Pada tahun 1990, rasio pendapatan per kapita dalam 20 negara terkaya di 20 termiskin adalah $ 42 dolar, pada tahun 2005, itu telah menjadi $ 59.

Samir Amin, seorang intelektual terkemuka, dalam tulisannya “The Millennium Development Goals: A Critique from the South (2010)”, telah menuding MDGs sebagai “sebagai mantel baru” bagi wacana globalisasi dan neoliberalisme. Menurutnya, target-target MDGs terlalu samar-samar sehingga sangat mudah dipelintir untuk sejalan dengan agenda neoliberalisme.

Di Indonesia, nampaknya pencapaian target MDGs seperti “mission impossible”, dikarenakan kebijakan neoliberalisme benar-benar merampas syarat-syarat kemajuan ekonomi dan sosial rakyat Indonesia. Sebagian sumber daya alam Indonesia, terutama sumber energy dan bahan baku industri, telah dikuasai paling besar oleh pihak asing.

Kapasitas Negara untuk membelanjai proyek pembangunan sangat terbatas karena sedikitnya 40% dari total APBN selalu terpakai untuk membayar utang luar negeri. Program pendidikan dan kesehatan terbengkalai karena penghapusan subsidi dan kebijakan privatisasi. (Ulfa)